Pandangan Kritis Terhadap Multicultural Education, Dari Perspektif Pendidikan di Indonesia

  1. Seputar multicultural education

E Pluribus Unum digunakan oleh Congress America pada 4 Juli 17761 namun kata latin ini pada awalnya muncul di majalah Gentleman’s Magazine di London 1731. Arti dari kata Latin E Pluribus Unum sangat jelas yaitu, Pluribus berkaitan dengan bahasa Inggris Plural, sedang Unum berkaitan dengan bahasa Inggris Unit. Sehingga E Pluribus Unum berarti Out of many, One. Dalam pemakaian menjadi Many Uniting Into One. Simbol ini bagi Amerika pada saat itu penting sekali untuk mempersatukan empat icon bangsa yaitu England, Scotland, Ireland, France, Holland, Germany. Menyatukan negara-negara dalam satu kesatuan United States adalah tantangan pada saat itu. Oleh karena itu, ada enam simbol utama di tengah yang terhubung dengan tiga belas simbol yang menggambarkan tiga belas negara independen di Amerika Serikat. American Eagle kemudian menjadi simbol perekatnya.

Sebenarnya, kearifan hidup bersama damai dalam keragaman atau Socio Ecological Philosophy sudah menjadi kehendak manusia yang beragam secara pisikal maupun psikologikal sejak manusia mulai berkembang, membentuk koloni, dan bermimigrasi2. Keragaman iitu melekat dalam sistem sosial yang berkembang seiring perkembangan peradaban di berbagai benua dan negara, tak terkecuali bangsa-bangsa di Nusantara yang kemudian menjadi bangsa Indonesia. Apa yang terjadi di Amerika dengan suku bangsa dalam rekatan American Eagle tersebut bisa digambarkan sebagai interseksi dari ragam perbedaan sosial dan dikenal sebagai Melting Pot yang diperkenalkan oleh Israel Zangwill tahun 19053, Gambar 1.

Screenshot-52

The spirit offreedom yang di Amerika didasari oleh kehendak para Pilgrim yang datang pertama kali ke benua Amerika dari Eropa yang konservatif untuk mencari hidup yang lebih baik. Dalam perkembangannya, setelah perang saudara, mereka membentuk sebuah sistem hukum yang mengagungkan paham individualisme dan liberalisme namun sekaligus menjamin keamanan, keadilan, dan kehidupan sosialnya. Maka, freedom is not free, freedom is compromised. They have to pay for the freedom. Banyak yang salah persepsi mengenai kata freedom sebagai TheAmerican Values, seakan freedomm is free to do anything in their life. Padahal, demikian banyak restriksi yang memagari kehidupan individu dan sosial. Sebagai misal, tahun 1990, saya mengerjakan sebuah proyek untuk Kalamazoo Public School, Michigan, yaitu membuat proposal untuk relokasi siswa public school di district Kalamazoo yang memiliki dua puluh delapan public schools. Alasan relokasi adalah untuk memenuhi aturan rasio jumlah white, black, and hispanic. Maka, relokasi harus meminumkan jarak bus disamping memenuhi rasio etnis, dan dalam constraint kapasitas kelas. Jelas 214 tahun setelah the fourth of July, asimimilasi itu masih menjadi masalah dalam konsep melting pot bangsa Amerika.

Kebangkitan gerakan hak-hak sipil 1960 de facto merupakan koreksi atas kebijakan jangka panjang untuk mengasimilasi kelompok minoritas ke dalam melting pot sebagai budaya Amerika yang dominan telah memunculkan multicultural education4. Multicultural Education muncul di Amerika sebagai sebuah kebutuhan karena tiga alasan utama5, yaitu:

  • realitas sosial masyarakat Amerika

  • pengaruh budaya dan etnis pada pertumbuhan dan perkembangan manusia

  • kondisi pengajaran dan pembelajaran yang efektif

Selanjutnya, menurut Nieto, multicultural education memiliki tujuh karakter dasar, yaitu:

  1. Multicultural education is anti-racist education.

  2. Multicultural education is basic education.

  3. Multicultural education is important for all students.

  4. Multicultural education is pervasive.

  5. Multicultural education is education for social justice.

  6. Multicultural education is a process.

  7. Multicultural education is critical pedagogy.

Sedang menurut Banks & Banks6, multicultural education memiliki tiga hal, yaitu gagasan atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan sebuah proses. Ke-tiga hal tersebut bukan hanya menggabungkan gagasan yang memungkinkan setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk belajar di sekolah, apapun latar belakangnya untuk belajar di sekolah, namun juga sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir. Bahkan terakhir saya ke Amerika (1996) dalam perjalanan darat dari Indianapolis menuju Grand Rapids Michigan, saya masih melihat simbol-simbol tiga tiang salib yang menandai eksistensi KKK. Jadi, multicultural education sebenarnya lahir karena kekhawatiran terhadap proses asimilasi ke gagasan melting pot yang tidak efektif.

Menurut Will Kymlika7, multiculturalism datang dari dalam liberalism yang bersumber pada nilai liberal yaitu autonomy dan equality. Warna filsafati Esentialism sangat kuat disini. Otonomi memungkinkan individu untuk bebas memilih, sedang budaya sebagai instrumen individu untuk self respect diritik oleh Kymlicka8 sebagai kemunafikan. Bagaimana mungkin seseorang self respect terhadap dirinya dan menjadi bagian dari budaya dimana dirinya berada.

Jadi, semakin jelas bahwa multicultural education itu bukan diharapkan akan terjadi semacam komunikasi budaya atau cross culture seperti di Indonesia, karena paham dasarnya, namun lebih kepada rekayasa melalui pendidikan agar golongan minoritas, yang de facto berbeda budaya, memperoleh kesempatan yang sama dengan golongan mayoritas dalam bidang pendidikan. Namun, fakta di Michigan dimana saya membantu Kalamazoo Public School (1990) yang berada di negara Michigan untuk merelokasi siswa agar memenuhi UU yang embatasi jumlah siswa black american dan hispanic jelas menunjukkan bahwa UU itu bertentangan dengan tujuan multicultural education, atau multicultural education bertentangan dengan UU, paling sedikit menurut Banks & Banks, atau awal gerakan multicultural education itu mulai.

Namun demikian, pros & cons terhadap kemunculan multicultural education juga muncul9 menjelaskan bahwa egocentrics itu masih ada. Pembenaran terhadap multiculturalism muncul dari kritik terhadap liberalisme dan merupakan etika individual dimana individu-individu bebas memilih10 dan bebas menentukan pilihan mengenai kehidupan yang baik bagi dirinya. Free to Choose ini telah mengantar Milton Friedman menerima hadiah nobel tahun 1976 di bidang ilmu ekonomi. Menurut Banks & McGee11, equality dan freedom adalah inti budaya USA dan telah dinyatakan dalam deklarasi kemerdekaan 1776. Jadi, sebenarnya, seperti pendapat Will Kymlika, multicultural education di sistem pendidikan di Amerika itu bukan hanya sebuah gagasan dan proses jangka panjang, namun juga reformasi pendidikan yang tidak bertumpu pada realita sosial. Disamping itu, Amerika adalah sebuah negara federasi dimana masing-masing negara bagian mempunyai UU sendiri yang mengatur warganya. Sehingga, pada dasarnya UU federal untuk melaksanakan multicultural education memang hal yang tidak mudah karena paham dasarnya.

Untuk mempertajam analisis terhadap multicultural education, Belgia adalah sebuah contoh lain dimana sebuah negara teridiri dari tiga etnis yang berbeda dan bisa divisualisasikan sebagai berikut:

Screenshot-53

 Vlanderen dan Wallonia dominan di Belgia sehingga Belgia menjadi unik dengan semua sebutan dalam dua bahasa yaitu Belanda dan Perancis. Dari nama, hingga mata uang bahkan menjadi dua sisi yang berbeda. Satu sisi dengan bahasa Belanda dan satu sisi dengan bahasa Perancis. Universitas sebagai misal ada Leuven dan Lovain. Sebenarnya, cara ini sungguh berbiaya, namun demikian, itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah harmoni. They have to pay for the harmony. Masing-masing etnis bangsa yang berbeda itu membentuk enclave-enclave yang secara kewilayahan bisa ditandai. Vllaanderen, sebagai misal lebih maju secara ekonomi.

Tidak ada masalah minoritas di Belgia. Di enclave Wallonia yang digunakan bahasa Perancis, sedang di enclave Flanderen yang digunakan bahasa Belanda. Namun mereka bersatu sebagai bangsa Belgia dan tidak ada perbedaan hak seperti di Amerika dimana minoritas identik dengan black american yang datang ke benua Amerika pertama kali sebagai budak.

Jadi, kalau berbicara mengenai multicultural education, apa yang akan di pelajari dari pengalaman di Amerika? Multicultural education lahir di Amerika karena tuntutan atas persamaan hak ketika Amerika didominasi oleh non native American yang terdiri dari white American dan minoritas Black american serta native American, yaitu Indian, ketika equity and equality menjadi pedoman hidup.

  1. Bagaimana di Indonesia ?

Indonesia yang penuh keragaman bawaan terjadi secara asimilatif-simbiosis dan sinkretis selama ribuan tahun seiring dengan usia geologis nusantara. Ada dua teori utama mengenai keberadaan bangsa-bangsa di Nusantara dan satu teori yang barusan muncul dengan ditemukannya kerangka di wilayah Toba yang usianya ribuan tahun melebihi teori Imigrasi dari Yunan. Teori ini hampir mirip dengan Teori Dr Yakob yang menjelaskan keaslian bangsa Nusantara. Meskipun demikian, berdasar realita kehidupan sosial terutama di desa-desa, Indonesia memang memilii model unik, yaitu

Screenshot-54

Dalam sejarah yang bisa dipelajari, memang ada manusia Homo Erectus dan Sangiran, namun antara artefak tersebut hingga abad pertama masih gelap. Meskipun demikian, fakta keragaman Indonesia yang unik tersebut, dan hanya satu-satunya di dunia, memang telah menunjukkan berbagai kearifan E Pluribus Unum bahkan ketika kata ini belum ada. Catatan sejarah Nusantara memang baru bisa dilacak sejak abad pertama dengan kisah kerajaan-kerajaan di Sumatra, termasuk artefak Persembahan burung Cendrawasih kepada China oleh Sriwijaya, di Madagaskar, Myanmar, dan Kedah-Malaysia.

Perbedaan penghuni Nusantara yang menyertai perkembangan peradaban Nusantara pada umumnya seputar perbedaan etnis dan agama yang memberi gambaran mengenai perbedaan budaya. Konflik panjang di antara wangsa Sanjaya dan dan wangsa Syailendra yang berakhir dengan perdamaian melalaui simbiosis ke dua wangsa di Jawa adalah sebuah contoh bagaimana akulturasi budaya mengiringi proses simbiosis tersebut. Artefak komplex candi prambanan dimana terdapat komplex andi Budha dan komplex candi Hindu mencermikan bagaimana unity within diversity itu sudah terjadi.

Sebelum era kolonialisme, artefak sejarah pasca Medang menjelaskan bagaimana proses akulturasi budaya dan simbiosis itu telah terjadi. Pendidikan Multi Kultural pertama tertuang dalam “pupuh” atau “kakawin” yaitu puisi tradisional Sutosoma12 karya Empu Tantular 130 bait 5 :

      Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,

Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Meskipun kakawin ini mengenai toleransi kehidupan masyarakat umat beragama Hindu dan Budha di abad 14, dan juga artefak komplex Candi Prambanan dimana Candi Jonggrang Hindu dan Candi Sewu Budha yang dibangun sebelum jaman majapahit yaitu pada 850, namun keduanya telah memberi gambaran mengenai bagaimana masyarakat yang tadinya saling berseteru karena perbedaan keyakinan bisa hidup rukun dan berdampingan di Nusantara. Juga bagaimana Tantular menyarankan kepada Gadjah Mada13 pada masa kejayaan Majapahit untuk menghormati masyarakat Samodra Pasai yang berbeda keyakinan serta pemahaman yang sama terhadap Hyang Tunggal atau the Supreme Being dibuat oleh Tantular dan Panuluh14. Artefak budaya itu masih hidup dinamis dalam pewayangan jawa dimana the Supreme Being disebut sebagai Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang.

Peradaban ribuan tahun itu, meninggalkan jejak 1340 etnis di wilayah Nusantara menurut BPS15. Inilah perbedaaan yang sangat mendasar antara bangsa di Amerika, yang didominasi oleh bukan native American, dengan bangsa-bangsa di Indonesia yang merupakan native Indonesia. Artefak Bugisan dan Dhaengan di Yogyakarta adalah salah satu contoh bagaimana akulturasi dan simbiosis itu terjadi ketika bangsa Bugis membantu Mataram untuk melawan Belanda. Bahkan Dr Wahidin Soedirosoesodo, yang terkenal dengan gerakan untuk meminta bantuan kepada karesidenan di Jawa untuk pendidikan kaum pribumi dan kemudian memberi inspirasi kepada Dr Soetomo untuk melahirkan Boedi Oetomo, adalah putra Daeng Kaban yang di makamkan di Mlati dalam komplex makam ayahanda dan ibunya dan prajurit Bugis. Juga. di Kotabaru ada komplex Masjid Syuhada, komplex HKBP, dan komplex gereja Katolik yang mencerminkan bagaimana kerawanan seperti yang terjadi di Amerika tidak ada.

Sampai sekarang, ketika ratusan suku bangsa hidup dinamis dan bekembang ditengah dinamika kehidupan modern, keragaman dari the heritage of Indonesia itu masih terlihat di berbagai pelosok Nusantara dan tersebar di berbagai pulau. Mereka adalah aset bangsa ini, cikal bakal bangsa, benih awal bangsa ini. Maka, hiruk pikuk dan debat di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia16 telah memberi gambaran mengenai bagaimana pertarungan kearifan filosofi dan ideologi untuk mendisain dan memunculkan karakteristik serta sistem nilai NKRI itu telah mencerminkan warisan luhur bangsa dalam memandang perbedaan.

Paradigma pendidikan Indonesia

Mr. Soepomo dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945 mengemukakan teori Negara ditinjau dari segi integritas antara pemerintah dengan rakyat, yaitu tiga teori mengenai hubungan negara dengan rakyatnya, yaitu :

  • Individualisme

Diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), Harold J. Laski (1839-1950).

Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu. Karena merupakan perjanjian antarpribadi, maka yang diutamakan dalam setiap kegiatan negara adalah kepentingan dan kebebasan pribadi sehingga kepentingan seluruh warga negara kurang diperhatikan.

    • Kelas (golongan)

    Diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895), V.I. Lenin (1870-1924).

    Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah. Maka Karl Marx menganjurkan revolusi kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan balas menindas mereka. Baginya tiada tempat dalam negara untuk kepentingan pribadi. Teori ini mendasari komunisme yang dianut dalam bentuk diktatur proletariat.

    • Integralistik

    Diajarkan oleh Benedictus de Spinoza (1632-1677), Adam Muller (1799-1829), Friedrich Hegel (1770-1831).

    Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral: semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

    Sidang kemudian memilih teori Integralistik, dan itulah tonggak peradaban baru Indonesia karena teori itu kemudian akan menjadi paham dari berbagai pemikiran mengenai hubungan negara dengan rakyat di negara yang akan didirikan, yaitu Indonesia.

    Menurut teori integralistik, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

    Selanjutnya, Mr Soepomo membuat pertanyaan lagi, yaitu apakah dasar dari negara yang akan didirikan tersebut.

    Jawaban dari pertanyaan tersebut akhirnya bermuara ke Pancasila yang menjadi perekat jiwa bangsa dan secara resmi tercantum dalam konsitusi NKRI 18 Agustus 1945.

    Jawaban terhadap dua pertanyaan Mr Seopomo di BPUKI tersebut merupakan gegayuhan founding fathers terhadap bangsa Indoensia di masa yang akan datang setelah mengalami kemerdekaan. Maka, jawaban tersebut adalah maklumat dari founding fathers bagi bangsa Indonesia yang telah menemukan raganya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah pemikiran mengenai tata negara dan sekaligus pembangunan bangsa.

    Dalam alinea ke dua pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yaitu pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Itulah tujuan kemerdekaan menurut proklamasi 17 Agustus 1945.

    Pembangunan sebuah bangsa tidak akan pernah lepas dari pendidikan untuk menyemai ke dua jawaban terhadap pertanyaan Mr Soepomo tersebut kepada setiap generasi agar operasional dalam kehidupan dan membentuk modal sosial bangsa guna mewujudkan cita-cita proklamsi 17 Agustus 1945. Muara dari paham Integralistik adalah passion tiga bapak Bangsa yaitu Soekarno-Ideologi Bangsa, Muhammad Hatta-Ekonomi Bangsa, dan Ki Hadjar Dewantara-Pendidikan Bangsa. Dari proposi manapun ketiga pemikiran bapak bangsa tersebut salng berhubungan.

    1. Dalam hal ini, Ki Hadjar Dewantara, yang juga menjadi anggota BPUPKI, sudah berpikir mengenai pendidikan untuk membangun bangsa melalui pendidikan jauh sebelum BPUPKI dibentuk, yaitu sejak Ki Hadjar pulang dari pembuangan di Belanda sebagai aktifis perjuangan melalui Taman Siswa sejak 1922. Rentang waktu 23 tahun dari tahun 1922 hingga 1945 merupakan rentang waktu panjang bagi Ki Hadjar untuk terus menerus memikirkan pendidikan bagi bangsanya dalam dinamika perjuangan dengan kaum republik seperti tertuang di buku I dan II Ki Hadjar Dewantara yang diterbitkan oleh Majelis Luhur Taman Siswa. Sehingga bisa dipahami kalau pemikiran Ki Hadjar sejalan dengan pemikiran para pejuang republik dan mewarnai bukan hanya PPPRI di jaman menteri pendidikan Mr. Soewandi dimana Ki Hadjar duduk sebagai ketua, namun juga UU Pendidikan pertama No 4 Th 1950 Jogja ketika Ki Mangunsarkara menjadi menteri pendidikan,

      Disamping itu, filosofi dan ideologi bangsa yang menjelma kedalam konstitusi itu menjadi ciri bangsa dan sekaligus menjadi Political Philosophy. Penelitian Hofstede17 mengenai lima dimensi budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia18, menunjukkan bahwa : Indonesiahas Power Distance (PDI) as its highest ranking Hofstede Dimension at 78. The average Power Distance for the greater Asian countries is 71. Artinya, ketidakseimbangan kekuasaan dan kesejahteraan dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat, itu bukan berarti menjadi masalah namun cukup diterima di masyarakat sebagai bagian dari mereka dan cultural heritage.

    The second highest Hofstede ranking for Indonesia is Uncertainty Avoidance (UAI) at 48, compared to the greater Asian average of 58 and a world average of 64. Semakin tinggi nilai UAI maka semakin rendah toleransi masyarakat. Jadi, masyarakat Indonesia dibanding rata-rata bangsa Asia dan dunia lebih toleran.

    Indonesia has one of the lowest world rankings for Individualism (IDV) with a 14, compared to the greater Asian rank of 23, and world rank of 43. Angka tersebut menjelaskan Gambaran mengenai bangsa Indonesia yang lebih choletivistic bila dibanding individualistic. Ini menjelaskan mengapa paham integralistik Soepomo yang dipilih. Jadi, Hofstede menandai budaya bangsa Indonesia sangat toleran dan sangat kolektivisttik serta menghendaki semangat kebersamaan.

    General Characteristics dan Significant Values pada High Context Macrosystem dalam model sistem ekologi perkembangan anak dan orang dewasa Uri Bronfenbrenner19 menjelaskan bagaimana ke dua parameter tersebut menjadi unsur dominan dalam budaya collective, toleransi, dan mudah menerima budaya asing.

    Hall

    In a 1983 essay Clifford Geertz20 points to the importance of gotong royong in Indonesian life:

    An enormous inventory of highly specific and often quite intricate institutions for effecting the cooperation in work, politics, and personal relations alike, vaguely gathered under culturally charged and fairly well indefinable value-images–rukun (“mutual adjustment”), gotong royong (“joint bearing of burdens”), tolong-menolong (“reciprocal assistance”)–governs social interaction with a force as sovereign as it is subdued.

    Anthropologist Robert A. Hahn21 writes:

    Javanese culture is stratified by social class and by level of adherence to Islam. …Traditional Javanese culture does not emphasize material wealth. …There is respect for those who contribute to the general village welfare over personal gain. And the spirit of gotong royong, or volunteerism, is promoted as a cultural value.  

    Jadi, pendapat Clifford Geertz dan Robert A. Hahn, yang membahas Socio Democracy Soekarno yang dikatakan bukan sebagai demokrasi ala barat namun mutual adjustment, join bearing of burden, voluntarism dan the Spirit of “Gotong Royong” sebagai cultural value, semakin menjelaskan hubungan antara budaya toleran dan kolektivitistik Hofstede dengan penilaian Clifford Geertz dan Robert A Hahn serta Urie Brofnenebefnner mengenai nilai Gotong Royong dalam Pancasila sebagai Political Philosophy. Tampak pengaruh filsafat idealism disini.

    Oleh karena itu, Political Philosophy NKRI itu sebenarnya merupakan Value System bangsa Indonesia yang sering dikatakan sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa , The Way of Life bangsa Indonesia dimana living in harmony, diversity within unity adalah ciri yang bisa dilihat dan ditandai yang berasal dari kehendak diri untuk mewujudkan. Jadi, sifatnya wajib dan merupakan kesadaran bersama. Pendidikan sebagai estafet peradaban antar generasi memegang peranan sangat menentukan dalam kelangsungan bangsa dan negara ini sesuai dengan konsitusi. Bangsa ini telah memulai berpikir mengenai hidup rukun, paling sedikit seperti dalam kakawin Sutosoma, sejak abad ke delapan, ataupun sebelum dalam konflik panjang Syailendra dan Sanjaya di Medang.

    Sebagai penutup, dua paragraf kuliah umum Obama di UI, yang pernah tinggal di Indonesia dan mengenyam pendidikan di Indonesia layak dan pantas untuk di quote sebagai sebuah refleksi pendidikan bangsa yang multi-diversity:

    But even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia — that spirit of tolerance that is written into your Constitution; symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other; that spirit that’s embodied in your people — that still lives on. Bhinneka Tunggal Ika — unity in diversity. This is the foundation of Indonesia’s example to the world, and this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century”.

    These are the issues that really matter in our daily lives. Development, after all, is not simply about growth rates and numbers on a balance sheet. It’s about whether a child can learn the skills they need to make it in a changing world. It’s about whether a good idea is allowed to grow into a business, and not suffocated by corruption. It’s about whether those forces that have transformed the Jakarta I once knew — technology and trade and the flow of people and goods — can translate into a better life for all Indonesians, for all human beings, a life marked by dignity and opportunity. Now, this kind of development is inseparable from the role of democracy”.

    .-

    1Great Seal (n.d.). E Pluribus Unum. Retrieved from Great Seal, http://www.greatseal.com/mottoes/unum.html

    2Bookchin, M. (n.d.), What is social ecology ?. Retrieved from http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/socecol.html

    3Zangwill, I. (n.d.). The Melting Pot, Retrieved from Gutenberg Project, http://www.gutenberg.org/ebooks/23893

    • 4Sobol, T. (1990). Understanding diversity. Educational Leadership, 48(3), 27-30.

    5Nieto, Sonia. (1996). Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education. 2nd ed. White Plains, NY: Longman Publishers. pp. 307-308.

    6Banks, James A. and Cherry A. McGee Banks. (1997). Multicultural Education Issues and Perspectives. 3rd ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. pp. 3-4.

    7Kymlicka, W. 1989, Liberalism, Community, and Culture, Oxford: Oxford University Press; Kymlicka 1995, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Oxford University Press; 2001, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford: Oxford University Press.

    8Song, Sarah, “Multiculturalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/multiculturalism/>.

    9Burnett, Gary, Varieties of Multicultural Education: An Introduction, Retrieved from ERIC data base. (ED372146)

    10Milton & Rose Friedman, Free to Choose, Harcourt Inc., 1980,

    11 Banks A. James & McGee, A. Cherry, Multi Cultural Education, John E. Wiley 2003.

    12Santoso, Soewito Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana 1975:578. New Delhi: International Academy of Culture

    13Bhre Tandes, Gadjah Mada, Gramedia Pustaka utama, 2007.

    14Ibid.

    15BPS. (2010), Kewargaan Negara, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. BPS

    16 Sekretariat negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

    Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, edisi 3, 1995.

    17Geert Hofstede, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, 2nd ed., Sage Pub., 2001

    18Geert Hofstede, Geert Hofstede Analysis Indonesia, on line 12/18/10, http://www.cyborlink.com/besite/indonesia.htm

    19Bronfenbrenner Uri, the Ecology of Human Development, Harvard University Press 1979.

    20Geertz, Clifford. Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective, pp. 167-234 in Geertz Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, NY: Basic Books. 1983.

    21Hahn, Robert A. Anthropology in Public Health: Bridging Differences in Culture and Society Oxford, UK: Oxford University Press. 1999

    Leave a Reply