2x

Paradigma Pendidikan Indonesia

Paradigma Pendidikan Indonesia

Mr. Soepomo dalam Sidang BPUPKI, 31 Mei 1945 mengemukakan teori Negara ditinjau dari segi integritas antara pemerintah dengan rakyat, yaitu tiga teori mengenai hubungan negara dengan rakyatnya, yaitu :

  • Individualisme

Diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), J.J. Rousseau (1712-1778), Herbert Spencer (1820-1903), Harold J. Laski (1839-1950).

Teori ini menganggap negara sebagai masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara setiap pribadi (individu) yang menjadi anggota masyarakat itu. Karena merupakan perjanjian antarpribadi, maka yang diutamakan dalam setiap kegiatan negara adalah kepentingan dan kebebasan pribadi sehingga kepentingan seluruh warga negara kurang diperhatikan.

    • Kelas (golongan)

    Diajarkan oleh Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895), V.I. Lenin (1870-1924).

    Teori ini menganggap negara sebagai alat dari suatu golongan atau kelas ekonomi kuat yang menindas golongan ekonomi lemah. Maka Karl Marx menganjurkan revolusi kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis dan balas menindas mereka. Baginya tiada tempat dalam negara untuk kepentingan pribadi. Teori ini mendasari komunisme yang dianut dalam bentuk diktatur proletariat.

    • Integralistik

    Diajarkan oleh Benedictus de Spinoza (1632-1677), Adam Muller (1799-1829), Friedrich Hegel (1770-1831).

    Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral: semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organis. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan menjamin keselamatan hidup seluruh bangsa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

    Sidang kemudian memilih teori Integralistik, dan itulah tonggak peradaban baru Indonesia karena teori itu kemudian akan menjadi paham dari berbagai pemikiran mengenai hubungan negara dengan rakyat di negara yang akan didirikan, yaitu Indonesia.

    Menurut teori integralistik, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

    Selanjutnya, pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Dr Radjiman Wedyodiningrat mengajukan pertanyaan, yaitu “apakah dasar negara yang akan didirikan tersebut”.  Pertanyaan tersebut dijawan oleh Soekarno : “Pancasila”.

    Jawaban dari pertanyaan tersebut akhirnya bermuara ke Pancasila yang menjadi perekat jiwa bangsa dan secara resmi tercantum dalam konsitusi NKRI 18 Agustus 1945.

    Jawaban terhadap pertanyaan Mr Seopomo dan dr Radjiman Wedjodiningrat di BPUKI tersebut merupakan gegayuhan founding fathers terhadap bangsa Indonesia di masa yang akan datang setelah mengalami kemerdekaan. Maka, jawaban tersebut adalah maklumat dari founding fathers bagi bangsa Indonesia yang telah menemukan raganya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah pemikiran mengenai tata negara dan sekaligus pembangunan bangsa.

    Dalam alinea ke dua pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yaitu pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Itulah tujuan kemerdekaan menurut proklamasi 17 Agustus 1945.

    Pembangunan sebuah bangsa tidak akan pernah lepas dari pendidikan untuk menyemai ke dua jawaban terhadap pertanyaa Mr Soepomo tersebut kepada setiap generasi agar operasional dalam kehidupan dan membentuk modal sosial bangsa guna mewujudkan cita-cita proklamsi 17 Agustus 1945.

    Dalam hal ini, Ki Hadjar Dewantara, yang juga menjadi anggota BPUPKI, sudah berpikir mengenai pendidikan untuk membangun bangsa melalui pendidikan jauh sebelum BPUPKI dibentuk, yaitu sejak Ki Hadjar pulang dari pembuangan di Belanda sebagai aktifis perjuangan melalui Taman Siswa sejak 1922. Rentang waktu 23 tahun dari tahun 1922 hingga 1945 merupakan rentang waktu panjang bagi Ki Hadjar untuk terus menerus memikirkan pendidikan bagi bangsanya dalam dinamika perjuangan dengan kaum republik seperti tertuang di buku I dan II Ki Hadjar Dewantara yang diterbitkan oleh Majelis Luhur Taman Siswa. Sehingga bisa dipahami kalau pemikiran Ki Hadjar sejalan dengan pemikiran para pejuang republik dan mewarnai bukan hanya PPPRI di jaman menteri pendidikan Mr. Soewandi dimana Ki Hadjar duduk sebagai ketua, namun juga UU Pendidikan pertama No 4 Th 1950 Jogja ketika Ki Mangunsarkara menjadi menteri pendidikan, Gambar 308.

    Paradigma pendidikan

    Gambar 308: Paradigma pendidikan Indonesia

     

    Garis Besar Pendidikan

    1. Tujuan Pendidikan Indonesia

    Sebelum UU Pendidikan NKRI yang pertama keluar, rumusan tujuan pendidikan menurut Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dengan penulis Soegarda Poerbakawatja adalah*:

    Mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk warga negara dan masyarakat.”

    Pengertian “warga yang sejati” itu kemudian dijabarkan sifat-sifatnya dalam pedoman bagi guru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan K pada tahun 1946, yaitu:

    1. Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    2. Cinta kepada alam.

    3. Cinta kepada negara.

    4. Cinta dan hormat kepada ibu-bapak.

    5. Cinta kepada bangsa dan kebudayaan.

    6. Keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuannya.

    7. Memiliki kesadaran sebagai bagian integral dari keluarga dan masyarakat.

    8. Patuh pada peraturan dan ketertiban.

    9. Mengembangkan kepercayaan diri dan sikap saling hormat atas dasar keadilan.

    10. Rajin bekerja, kompeten dan jujur baik dalam pikiran maupun tindakan.

    Sepuluh Pedoman Guru tersebut kemudian menjadi Visi para Guru seluruh Indonesia untuk mendidik Warga Sejati. Maka, pemerintah pada saat itu sudah menyadari betapa strategis peran Guru dalam mendidik anak bangsa. Guru menjadi salah satu penentu masa depan bangsa, sebuah peran yang sangat strategis dalam Pendidikan untuk membangun bangsa.

    Selanjutnya pengajaran yang tidak berdasarkan semangat kebudayaan dan hanya mengutamakan intelektualisme dan individualisme yang memisahkan satu orang dengan orang lain hanya akan menghilangkan rasa keluarga dalam masyarakat di Seluruh Indonesia yang sesungguhnya dan menjadi pertalian suci dan kuat serta menjadi dasar yang kokoh untuk mengadakan hidup tertib dan damai (Dewantara I, 2004 ). Tiga butir penting Pengajaran Rakyat :

    • Pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia, oleh karena itu harus mementingkan segala nilai kebatinan dan menghidupkan semangat idealisme.

    • Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti , jaitu masaknya jiwa seutuhnya atau character building.

    • Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan, yaitu merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tangung jawab mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Jangan sampai di sistem sekolah umum sekolah menjauhkan anak dari alam keluarganya dan alam rakyatnya.

    Oleh karena itu, Pengajaran dan Pendidikan Nasional harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta bangsa dan tanah air terpelihara. Dalam hal ini, Ki Hadjar menekankan agar Pendidikan memperhatikan : [1] Kodrat Alam, [2] Kemerdekaan, [3] Kemanusiaan, [4] Kebudayaan, [5] Kebangsaan. Butir # 1 hingga # 3 bersifat universal mengenai pendidikan, sedang butir # 4 dan # 5 sangat spesifik pendidikan Indonesia sebagai negara bangsa dengan hakekat keberagaman bawaan satu jiwa yang menjadi ruh persatuan dan kesatuan.

    Kodrat alam adalah given condition bagi anak. Pengaruh alam dan jaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka (Dewantara I, 2004).

    Paradigma Pendidikan Indonesia

    Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat (Dewantara II, 1994). Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya seiring perubahan jaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri.

    1. Haluan Pendidikan

    Sejak pilihan jatuh ke paham integritas, maka sikap bangsa ini sangat jelas ketika di dunia ini ada dua paham yang saling berseberangan, yaitu individualisme dan kelas atau golongan. Paham integritas yang dipilih di BPUPKI jelas bukan gabungan atau sintesa dari dua paham yang berseberangan tersebut. Bebas dalam berpolitik yang muncul dalam konstitusi sebagai politik bebas dan aktif adalah perwujudan semangat kemandirian bangsa. Politik bebas dan aktif itu menghendaki kemandirian bangsa sebagai syarat dan itu hanya bisa dibangun melalui proses pendidikan. Pesan ini sangat jelas bagi Pendidikan Indonesia tanpa perlu harus dijelaskan lagi. Pandai saja tidak cukup, cerdas, mumpuni, dan mencintai bangsa dan negaranya serta sedia mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan negara adalah necessery condition. Politik bebas dan aktif adalah pilihan yang tidak memihak terhadap politik luar negeri. Ke dalam, sebagai konsekuensi logis, pendidikan Indonesia adalah usaha untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri.

    Trisakti adalah pidato Soekarno di Sidang Umum MPRS ke-lll pada tanggal 11 April 1965*** :

    Memang, di dalam situasi nasional dan internasional dewasa ini, maka Trisakti kita, yaitu berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari di bidang ekonomi, adalah senjata yang paling ampuh di tangan seluruh rakyat kita, di tangan prajurit-prajurit Revolusi kita, untuk menyelesaikan Revolusi Nasional kita yang maha dahsyat sekarang ini.

    Mengapa Tri Sakti harus menjadi haluan pendidikan ? Hakekat Trisakti adalah pemupukan rasa solidaritas bangsa, rasa kemandirian bangsa, rasa kebanggaan bangsa dalam segalam keragaman sehingga rasa itu menjadi pengikat semangat persatuan dan kesatuan bangsa seperti tertera dalam haluan negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Trisakti adalah muara Bhinneka Tunggal Ika, output dari Bhinneka Tunggal Ika.

    Ada tiga tahap tujuan pendidikan, yaitu Hamemayu Hayuning Sarira, yaitu pendidikan harus bermanfaat bagi dirina sendiri dan keluarga. Hamemayu Hayuning Bongso, yaitu pendidikan harus bermanfaat bagi bangsanya. Hamemayu hayuning Bawana, pendidikan harus bermanfaat bagi dunia. Ketika tahap itu adalah satu kesatuan tujuan pendidikan yaitu Hamemayu Hayuning Manungso.

    Oleh karena itu, Trisakti sebagai haluan pendidikan, adalah sebuah ajian sakti hamemayu hayuning manungso warisan pendahulu republik untuk tetap menjaga semangat proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasar semangat gotong royong. Semangat ini harus dipupuk dan dibiasakan sejak dini melalui proses pendidikan agar pendidikan bermanfaat bagi yang bersangkutan. keluarga, dan bangsanya serta dunia.

    Inilah hakekat ruh bangsa Indonesia dalam wadag NKRI. Meskipun ruh bangsa Indonesia telah ada sebelum wadag itu ada, namun bangsa itu adalah ruh yang butuh raga. Maka, raga itu terbentuk oleh proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak mungkin ada raga tanpa ruh, atau sebaliknya ruh tanpa raga. Maka, bangsa Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus 1945 adalah satu kesatuan tak terpisahkan, karena oncatnya ruh akan menyebabkan raga itu itu terombang-ambing seperti gembung. Proses itu kini sedang terjadi, bangsa ini mulai tercabut dari akarnya sehingga tri revolusioner menurut Daoed Joesoef itu hilang yaitu : Bangsa, Negara Bangsa, dan Pancasila sebagi perekat jiwa bangsa.

    Oleh karena itu, generasi yang tangguh adalah solusi dan itu hanya bisa dibangun melalui pendidikan Warga Sejati untuk memersiapkan mereka sebagai generasi tangguh, patriot yang “tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurindo” yang akan mengawal NKRI sepanjang hayat dikandung badan adalah sebuah kemutlakan yang menjadi tanggung jawab Pendidikan untuk membangunkan jiwa dan raga bangsa.

    *PPPRI 1946

    Leave a Reply