charterstoroost2

Kemutlakan Berpikir Kritis di Pendidikan Indonesia

critical pedagogies

Meskipun hulunya di Socrates, namun sejak Friedrich Herbart mengajarkan kemampuan-kemampuan khusus yang ada dalam pribadi manusia yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan, yaitu kemampuan analitik dan sintetik, maka sebenarnya pengembangan kemampuan-kemampuan tersebut juga mengembangkan daya berpikir kritis pribadi manusia.. Artinya selama proses pendidikan, pengembangan kemampuan-kemampuan tersebut terus dilakukan melalui stimulus lingkungan Pendidikan. Setiap proses pendidikan bukan hanya berhenti sampai di tahu, namun berlanjut ke paham dan merasakan, maka seluruh aspek Intellectual, Afective, dan Physical-motor dikembangkan, lihat Gambar 27.

Begining and Beyond

Gambar 27: Intellectual-Affective-Physical-motor

Manusia menurut Herbart memiliki kemampuan-kemampuan khusus yaitu kemampuan analitik dan kemampuan sintetik. Kemampuan-kemampuan itu akan berkembang dalam proses pendidikan. Pengaruh psikologi Herbart ini sangat besar pengaruhnya pada pendidikan. Di sisi yang lain, kemampuan-kemampuan tersebut membuat manusia memiliki kesadaran berpikir guna membebaskan diri dari segala keterbatasan yang dihadapi maupun melepaskan diri dari berbagai ketergantungan hidupnya agar bisa hidup mandiri dan bertanggungjawab sebagai manusia (Tilaar dan Paat, 2011).

  1. Ki Sarmidi Mangunsarkara

Pidato Mangunsarkoro di Konstituante dalam rangka menghadapi pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada 23 Mei 1957 sebelum beliau meninggal, menjadi contoh bagaimana berpikir kritis itu perlu dilakukan (Nugroho & Harmoko, 2000):

  1. Penjajahan di negeri-negeri Asia disebabkan oleh berlakunya stelsel ekonomi liberalis di Eropa Barat yang menimbulkan kapitalisme, yaitu susunan ekonomi yang membikin tertimbunnya modal kekayaan pada satu golongan kecil dalam masyarakat yang makin lama makin menjadi kaya dan akhirnya dapat menguasai pemerintahan negara dengan uangnya dan kemudian untuk menjalankan uang modalnya yang berlebihan dengan aman memerlukan tanah-tanah jajahan yang kaya raya, yang dijadikan obyek exploitasinya.

  2. Dalam mempelajari sejarah, kita mendapat keyakinan bahwa setiap pergantian kekuasaan negara mesti dicapai dengan kekerasan, sebab tidak ada golongan pemerintah yang mau melepaskan kekuasaannya jika tidak dengan paksaan. Untuk itu harus ada yang lebih kuat dan didukung oleh seluruh rakyat, hingga yang berjuang adalah seluruh rakyat.

  3. Dalam menetapkan bentuk negara, maka dapat kita kemukakan dasar pokok, ialah bahwa adanya negara itu adalah untuk kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan rakyat seluruhnya dengan merata. Dalam sejarah bangsa kita, dapat kita ketahui bahwa bentuk kerajaan tidak dapat memberikan kebahagiaan itu, maka tidak bisa lain, bentuk republik yang kita kehendaki. Negara yang berbentuk republik dan berbentuk kesatuan.

  4. Lepas dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pusat dan oleh daerah, dapatlah kita sekarang menaruh harapan yang sebesar-besarnya atas berlakunya selekas mungkin otonomi daerah dengan sepenuhnya. Tercapainya Undang-Undang Pokok Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan adalah satu jaminan bahwa daerah sekarang juga sudah dapat dan malahan harus memulai otonominya.

  5. Tentang kekuasaan yang ada dalam negara, dapatlah dengan pasti kita katakan bahwa seluruh rakyat kita berdasarkan sejarah perjuangan kita menghendaki rakyat sendirilah yang berkuasa dalam negara, seluruh rakyat bersama-sama di lapangan legislatif, eksekutif, dan judikatif.

  6. Perlu kita niyat bahwa rakyat kita kini sedikitnya terdiri atas kurang lebih 90% golongan rakyat jelata yang miskin. Mereka itu kebanyakan masuk golongan tani dan buruh. Maka, jika menghendaki kebahagiaan rakyat kita seluruhnya dengan merata, mau tidak mau kita mesti memperhatikan kedudukan tani dan buruh itu. Sebaiknya jika rakyat jelata yang 90% itu tidak kita perhatikan kemajuan dan perbaikan nasibnya, jarak antara mereka dan golongan yang hidup lebih baik makin lama makin jauh dan akibatnya tentu kebencian mereka kepada golongan yang mampu, lebih-lebih kalau golongan yang mampu itu bersikap mengisap dan memeras mereka.

  7. Penting kiranya adanya ketetapan harus adanya sistem ekonomi kekeluargaan seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita sejak Undang-Undang Dasar Proklamasi itu.

  8. Bahwa kegiatan ekonomi yang dapat jadi sumber kemakmuran rakyat dengan merata itu harus tersebar diseluruh pelosok-pelosok Indonesia dengan merata pula, adalah suatu hal yang penting dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Tiap bangsa dengan adanya perhubungan yang cepat sekarang, pasti tiap-tiap waktu mereka ikut menjadi warga dunia. Maka, seharusnyalah kita memiliki faham kebangsaan yang luas, faham kebangsaan yang berdasar perikemanusiaan dan perkawanan antara bangsa, yang membikin kita memandang bangsa lain sebagai saudara, bangsa yang menjadi kawan dalam usaha untuk mewujudkan persaudaraan antara bangsa-bangsa seluruh dunia dan bersama-sama mewujudkan perdamaian yang kita kenal.

  9. Oleh karena itu, berpikir kritis harus terus dikembangkan disetiap generasi melalui proses pendidkan sebagai sebuah kemutlakan bukan hanya untuk mengkritisi modernisasi namun juga untuk menjaga agar perkembangan peradaban kemanusiaan, bangsa , dan negara selalu ke arah yang lebih baik.

Perkembangan peradaban manusia tidak pernah lepas dari masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan di bidang sosial dan ekonomi. Ide untuk menggugat masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam mengakses sumber-sumber eokonomi tersebut banyak diilhami oleh ajaran Marx (Noeng Muhadjir, 2011). Maka, kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran kritis yang dimulai oleh teori kritik sosial di Frankfurt (Geuss, 1981), (Wiggershaus, 1995), (Tilaar dan Paat, 2011). Secara khusus di bidang pendidikan, meskipun secara umum tidak mungkin lepas dari ideologi dan politik. Pemikiran kritis di bidang Pendidikan baru mulai muncul sejak jaman Orba. Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis suatu keyakinan, asumsi yang mendasari dan diperlukan waktu yang cukup tersedia untuk menganalisis sampai kepada pembuatan keputusan (Tilaar dan Paat, 2011).

  1. Winarno Surakhmad

Menurut Surakhmad dalam Tilaar (Tilaar dan Paat, 2011), setelah kemerdekaan, Indonesia baru memiliki dua menteri yang memiliki konsep pendidikan, yaitu Ki Hadjar Dewantara dan Ki Samidi Mangunsarkoro. Mereka berdua telah mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip Tamansiswa dalam pendidikan di Indonesia. Bagi Surakhmad, reformasi 1998 yang melahirkan otonomi daerah dipandang sebagai sebuah pengakuan atas realita keragaman bangsa yang membutuhkan pendidikan beragam, sehingga reformasi itu diharapkan menjadi pintu masuk untuk terjadinya sebuah perubahan. Kekuatan bangsa harus ditumbuhkan atas keberagaman bukan atas keseragaman dan Pendidikan daerah tidak menjadi daerah sentris namun harus menjadi sarana untuk menjadi perekat bangsa.

Lebih lanjut, Surakhmad juga berpendapat bahwa Pendidikan telah menjurus ke Patologis yang berpotensi lebih buruk dari masa lalu berdasar fakta (Surakhmad, 2009):

  1. Masa depan yang dituju semakin tidak jelas

  2. Kehidupan semakin tercemar oleh kontra produktif

  3. Kesepakatan bagi peralihan generasi belum tercipta

Maka, Surakhmad menyimpulkan bahwa (Surakhmad, 2009):

  • Keragaman bawaan Indonesia seiring dengan pembangunan ekonomi, sosial dan politik membutuhkan akselerasi perkembangan manusia melalui pendidikan. Sentralisasi pendidikan untuk keragaman bawaan adalah tidak tepat, maka momentum otonomi yang merupakan perubahan maha besar di daerah mestinya bisa menjadi akselerator bagi pendidikan di daerah.

  • Setiap proses yang menghasilkan berbagai keterbelakangan seperti kemiskinan, kekurangterdidikan, ketersisihan, atau dalam bentuk apapun yang negatif harus dicegah.

  • Ketertinggalan, ketersisihan, dan keterbelakangan dalam keragaman bangsa hanya bisa dikurangi melalui pemberdayaan masyarakat dengan belajar untuk mengetahui kebutuhan mereka, merencanakan dan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menerapkan swakelola. Masyarakat harus menumbuhkan kemampuannya dari dalam untuk memutus berbagai ketertinggalan dan keterbelakangan tersebut. Masyarakat yang mampu memutus rantai keterbelakangan dalam masyarakat yang mampu berkembang dengan falasafah hidup yang positif dan akan menjadi stepping stone bagi langkah selanjutnya yang lebih positif lagi.

  • Namun, sayangnya momentum otonomi itu sebagai pintu masuk untuk memperbaiki pendidikan di daerah telah tidak dimanfaatkan karena persiapan dan pemahaman yang kurang terhadap masalah-masalah di daerah dan kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan segala masalah otonomi di daerah menumpuk hingga saat ini dan memecahkan ini dalam waktu singkat tidak mungkin.

  • Bangsa ini, sekarang ini dihadapkan pada tugas belajar untuk melepaskan diri dari dampak aspirasi, konvensi, dan pengkondisian masa lalu. Belajar untuk mengelola konflik dan krisis, belajar untuk tidak mengkhianati amanah rakyat, belajar untuk mendengarkan detak jantung masyarakat guna memberi yang terbaik.

  1. Henry Alexis Rudolf Tilaar

Pemikiran kritis yang dimulai dari teori kritik sosial yang lahir di Frankfut pada 1923, dengan isu kepemilikan dan keadilan, kemudian menyebar ke berbagai benua. Perkembangan kapitalisme pada masa itu menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya sehingga memunculkan budaya-budaya baru. Ini menjadi obyek pemikiran kritis dari mazab Frankfurt sehingga memberi dorongan luar biasa terhadap kelahiran pedagogik kritis.

Selanjutnya, menurut Tilaar, berpikir kreatif berbeda dengan berpikir kritis. Bila berpikir kritis sebagai gejala psikologis, maka berpikir kritis sebagai prinsip filosofis sebagai proses berpikir reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang diyakini untuk diperbuat. Juga, berpikir kritis merupakan suatu kemampuan dan disposisi untuk mengevaluasi secara kritis suatu kepercayaan atau keyakinan, asumsi apa yang mendasarinya dan atas dasar pandangan hidup mana asumsi tersebut terletak. Di samping itu, dalam berpikir kritis juga diperlukan waktu yang cukup tersedia untuk analisis sampai pada penyimpulan dan pembuatan keputusan untuk bertindak.

Lebih lanjut menurut Tilaar, ada beberapa pertimbangan mengapa berpikir kritis merupakan hal penting dalam pendidikan modern.

  1. Menghargai perserta didik sebagai pribadi. Hal ini penting dalam proses perkembangan pribadi.

  2. Berpikir kritis dalam pendidikan akan mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan kedewasaannya kelak.

  3. Merupakan cita-cita tradisional seperti yang ingin dicapai oleh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam.

  4. Merupakan kebutuhan dalam kehidupan demokratis. Demokrasi hanya dapat berkembang bila warganegaranya dapat berpikir kritis dalam masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi.

Ke dua, berpikir kritis tidak boleh meninggalkan obyektifitas karena akan memunculkan relatifisme kognitif yang akan menumbuhkan egosentrisitas dan mungkin pula sosiocentrisitas, sebagai akibatnya. Maka, pemisahan antara pertimbangan moral dengan pertimbangan kognitif akan menyebabkan proses generalisasi yang sangat abstrak. Tilaar memberi contoh mengenai generalisasi UN, bukan hanya menyamaratakan peserta didik tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan nyata di lapangan sebagai berpikir kritis yang keliru, namun juga ketika pemikiran itu hanya mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kognitif berbasis standard abstrak yang diambil dari negara-negara industri maju juga mencerminkan pemikiran kritis yang terjebak kedalam egosentrisitas. Lebih lanjut, Tilaar menunjukkan butir-butir penting Pedagogik Kritis yang muncul dari pengaruh mazab Frankfut, yaitu:

  1. Pemberdayaan kelompok-kelompok yang termarjinalisasi oleh sistem kekuasaan dan ekonomi dan didominasi oleh kelompok penguasa.

  2. Kritik terhadap sistem pendidikan yang dikuasai oleh politik ekonomi yang secara sadar atau tidak sadar memberi privelege kepada peserta didik ekonomi kuat.

  3. Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai tetapi merupakan rekonstruksi dalam suatu masyarakat.

  4. Pendidikan yang benar bukan merupakan suatu transmisi kebudayaan yang dikuasai oleh kelompok yang berkuasa.

  5. Prinsip hegemoni yang dikemukakan Gramsci dapat digunakan oleh pendidik dalam menghadapi masalah-masalah asimetris di dalam kekuasaan serta hubungan-hubungan sosial lain dalam masyarakat yang dikuasai kelas berkuasa.

  6. Pendidikan dapat memberikan alat tanpa revolusi dalam melawan ketidakadilan di masyarakat melalui prinsip perlawanan terhadap hegemoni dari kelompok berkuasa.

  7. Verbalisme akan dapat dihilangkan dari proses pendidikan karena teori langsung dikaitkan dengan praktik.

  8. Dialog megimplikasikan adanya pemberdayaan, sedangkan pemberdayaan itu sendiri berarti lahirnya kesadaran akan kemampuan seseorang baik kelebihan maupun kelemahannya.

Yang terakhir, kebudayaan memiliki arti penting dalam perkembangan kehidupan manusia sejak manusia secara sosial mulai berkembang. Studi kultural telah merangsang kelahiran pedagogik kritis karena pendidikan, pada hakekatnya, merupakan proses pembudayaan. Studi kultural kemudian memusatkan perhatiannya kepada empat masalah pokok yaitu:

  1. Kekuasaan dengan mengangkat budaya rakyat dan proses demokrasi.

  2. Masalah globalisasi yang telah mengubah secara radikal banyak masyarakat tradisional.

  3. Identitas dalam menghadapi gelombang perubahan akibat globalisasi.

  4. Masalah seksualitas dan gender.

  1. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya

Mangunwijaya mulai bertanya, sebenarnya untuk tujuan apa negara Indonesia didirikan setelah menemukan Materi bahasan Lemhanas 29-30 September 1998 mengenai Wawasan Kebangsaan. Pertanyaan ini tentu saja menjadi menarik karena jawaban itu akan menjelaskan dan bahkan bisa menjadi katalisator untuk mengurai berbagai keruwetan bangsa. Dua catatan yang diberikan oleh Panitia Pengarah dalam Lemhanas itu adalah (Mangunwijaya, 1999):

  1. Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai prestasi yang telah dicapai selama ini sebagian bersifat semu belaka sehingga perlu dilakukan reformasi total untuk mewujudkan Indonesia Baru.

  2. Konsep-konsep dasar atau pola pikir baku yang berlaku atau yang dianut selama ini dapat dengan serta merta menjadi tidak relevan lagi dan usang dalam menghadapi tuntutan dan paradigma baru yang terjadi.

Berbekal dari dua butir arahan tersebut Mangunwijaya menyimpulkan bahwa apa yang selama ini telah diwujudkan sejak kemerdekaan telah dihancurkan oleh rezim Soeharto, mungkin termasuk masyarakat Indonesia. Maka, Mangunwaijaya bertanya mengenai motivasi dasar para founding fathers untuk mendirikan negara Indonesia. Akhirnya ditemukan bahwa NKRI dulu dirintis atas dasar solidaritas dengan rakyat yang hina, lemah, dan miskin dimana Soekarno maupun Hatta secara eksplisit menyebut mereka menderita akibat “exploitation del’homme par l’homme” dalam bentuk apapun, implisit maupun explisit oleh siapapun. Disini Mangunwijaya ingin menegaskan bahwa bukan hanya penjajah atau orang asing saja yang melakukan. Maka, dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 muncul :

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Alinea pertama ini menjadi koridor bagi wawasan kebangsaan Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu eksploitasi yang menyebabkan segala bentuk kemiskinan, keterbelakangan, ketersisihan, kenistaan, keterpinggiran, ketidakberdayaan, kebodohan. Bahkan, secara eksplisit pula Muhammad Hatta dan Syahrir menulis (Hatta dan Syahrir dalam Mangunwijaya, 1999):

Wawasan kebangsaan kita bukan pula kebangsaan yang hanya menguntungkan kaum yang sudah punya dan sudah kuasa dalam sebentuk evolusi borjuasi semacam revolusi Perancis.

Meskipun demikian, bukan pula berarti diktator proletariat diberi ruang. Lebih lanjut Mangunwajaya menyatakan bahwa meskipun secara politis kemerdekaan bangsa Indonesia sudah terwujud tahun 1945, namun pemerdekaan manusia-manusia Indonesia belum tercapai, demikian pula pemerdekaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya manusia-manusia Indonesia itu. Padahal, Sutan Syahrir sudah memperingatkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, yaitu kemerdekaan manusia-manusia Indonesia (Mangunwijaya, 1999).

Maka, dengan berpijak pada ajakan Muhammad Hatta dalam buku “Alam Pikiran Yunani”, Mangunwijaya menyoroti arah perkembangan bangsa yang semakin tidak jelas meskipun berbagai koridor dan berbagai kearifan bangsa telah tersedia. Akibatnya, bangsa ini seakan membangun masyarakat modern secara gegabah lewat jalan pintas yang terisolasi dari sejarah dunia dengan kecenderungan narsisme tidak dewasa seperti telah dipertontonkan oleh Orde Baru yang melewati jalan pintas alat-alat materi, tanpa memahami roh hakekat dan sejarahnya lagi. Bangsa ini ingin modern tanpa mengetahui apa arti modern, ingin maju tanpa ingin memahami apa arti maju, ingin seperti negara-negara maju tanpa mau mendalami latar belakang negara-negara maju, ingin emas tanpa ingin mengetahui emas murni dan imitasi, antara pribadi sebenarnya dan karikaturnya. Disini terlihat bahwa Mangunwijaya ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru bukan hanya terjebak kedalam nasionalisme sempit sehingga masuk ke lubang fasisme, namun juga telah keluar dari koridor wawasan kebangsaan dan kearifan konstitusional bangsa. Dalam hal ini, implikasi terhadap Pendidikan di berbagai aspek jelas tidak terhindarkan karena tidak adanya sikap budaya (Mangunwijaya, 1999).

Juga, Mangunwijaya menyoroti soal non human yang semakin menguasai human dalam neoliberalisasi global ini. Sehingga, manusia menjadi teralineasi menjadi budak organisasi, birokrasi, lembaga dan badan-badan abstrak lain yang semula berstatus pelayan dan alat mengevolusi menjadi tuan, pembentuk dan pemerintah manusia, sehingga manusia menjadi terasing dari dirinya, menjadi budak belaka dari segala macam sistem dan korporasi yang ia cipta sendiri. Dalam hal ini, Brameld menyebutnya sebagai acute dislocation (Brameld, 1965).

Oleh karena itu, penataan negara dan masyarakat merupakan salah satu kunci penting bagi Indonesia yang manusiawi, adil dan beradab, yang paling memungkinkan dan mendorong pencerdasan seluruh kehidupan bangsa dan tercapainya persatuan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara yang telah dipersiapkan oleh para founding fathers, yang sungguh memiliki naluri dan intuisi arif bijaksana luarbiasa, adalah penetapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai haluan negara. Dengan haluan negara itu maka sikap penghargaan dan pemekaran jiwa pluralisme, jiwa kebhinnekaan dibangun.

Yang terakhir, Mangunwijaya menekankan bahwa pencerdasan kehidupan bangsa, seperti tertuang di alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, adalah syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Dengan demikian, Pendidikan memegang peranan sangat penting untuk mengangkat anak-anak serta generasi muda untuk memerdekakan diri dari segala mental, cara pikir, cita rasa serta pandang semesta yang akhirnya membelenggu dan menghalangi pembentukan manusia dan masyarakat yang merdeka dalam arti mengandung rasa tanggung jawab moral dan solidaritas, teristmewa terhadap kawan dan saudara-saudara sebangsa yang hina, lemah, miskin, dan paling membutuhkan dukungan dan kekuatan. Ki Hadjar Dewantara juga menempatkan arti penting perhatian pendidikan kepada Panca Darma, yaitu Kodrat Alam, Kemerdekaan, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Kebangsaan. Ini praktis hanya bisa dilakukan bila sikap feodal pribumi dengan mental hukum rimba tropika ditinggalkan, dan itu berarti pula bahwa okulasi esensi renaissance dan pencerahan diperlukan sebagai sebuah kemutlakan. Bagi para guru, yang bertanggung jawab kepada nasib bangsa masa depan melalui peserta didiknya, agar menjadi kaum humanis cerah budi yang bersikap tulus dan bangga apabila ternyata berhasil mengembangkan intelegensi yang eksploratif kreatif serta sikap kritis mandiri dalam arti yang baik ke dalam sikap pemikiran dan disiplin kerja pada peserta didiknya.

Leave a Reply