Evan-Dimas-Timnas-Indonesia-u19

Membangun Bangsa dan Membangun Negara itu Berbeda dari Perspektif Flsafat Pendidikan Social Reconstructianism

  1. LATAR BELAKANG

Pada awalnya, karena latar belakang saya bukan orang Pendidikan, maka saya merasa agak mendapat kesulitan untuk mencari gambaran mengenai konstelasi peran Pendidikan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan alam yang sudah menjadi isu nasional yang luar biasa dengan segala dampaknya, seperti kehilangan identitas, kehilangan kemanusiaan, kehilangan sistem nilai, kehilangan karakter. Setiap masuk ke sebuah diskusi mengenai isu-isu tersebut seperti menelusuri benang kusut dan seakan hilang harapan untuk meneruskan dan ibarat tidak ada ujung dan pangkal. Sampai akhirnya setelah saya mengikuti beberapa kuliah dan membaca berbagai literatur mengenai filsafat dan teori pendidikan serta berbagai fakta empirik termasuk kebiijakan pemerintah, akhirnya meskipun masih samar-samar saya melihat gambaran samar mengenai simpuil-simpul kekusutan tersebut. Sementara saya melihat bahwa Pendidikan Adalah Kunci Membangun Bangsa. Membangun manusia atau human capital. Pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa.

Teori ekonomi klasik melihat human capital sebagai salah satu dari tiga faktor produksi namun seiring dengan perkembangan waktu dan peradaban serta ilmu pengetahuan pandangan itu telah berubah karena arti penting Human Capital1 sehingga berbagai cabang disiplin ilmu baru berkembang seperti Human Resource Accounting, Human Resource Development, Organizational Behavior, dll. . Apalagi setelah perang dunia II Japenese Management Practices2 memunculkan fenomena baru yang mengubah paradigma management yang sudah berusia ratusan tahun dan selama ini diyakini benar. Paradigma baru tersebut bertumpu pada manusia yang menjadi means and ends bagi organizational improvement. Maka, istilah Jidoka atau empowerment muncul.

  1. BANGSA, FILOSOFI DAN BUDAYA

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, ada perbedaan antara membangun bangsa dan membangun negara. Bangsa Indonesia berbeda dengan negara Indonesia. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, etnik, dan bahasa3, sedang negara secara umum adalah satu kesatuan wilayah, rakyat, dan pemerintah serta diakui oleh negara lain. Syarat primer suatu negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Mungkin tidak mudah mendefinisikan Bangsa Indonesia karena terdiri sekitar 449 suku bangsa yang tersebar diseluruh provinsi. Mereka datang ke Nusantara secara bertahap dan ada dua bertentangan mengenai itu yaitu R.H Geldern, J.H.C Kern, J.R Foster, J.R Logen dengan Negrito, Proto, dan Deutro serta di sisi lain J. Crawford, K. Himly, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Gorys Keraf yang menyangkal dan mendukung teori Nusantara.

Apapun pertentangan itu, namun satu hal pasti bahwa ada keragaman suku bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara geografis tersebar di seluruh teritorinya. Perkembangan peradaban suku-suku bangsa tersebut di wilayah-wilayah yang ditempati, seiring dengen perkembangan waktu, telah membuat mereka semakin unik dalam hal adat-istiadat, kebiasaan, makanan, keyakinan, dan kepercayaan sehingga semakin mewarnai identitas bangsa Indonesia.

Di sisi yang lain, NKRI yang diproklamsikan pada 17 Agustus 1945 didisain dengan filosofi dan ideologi yang secara politik terjelma kedalam UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi semua UU, dan Peraturan yang dibuat pemerintah. Artinya, pemerintah hasil pemilu tidak boleh keluar dari koridor filosofi dan ideologi NKRI.

NKRI1

Filosofi dan ideologi bangsa yang menjelma kedalam konstitusi itu hidup dan berkembang serta menjadi ciri bangsa. Penelitian Hofstede4 mengenai lima dimensi budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia5, menunjukkan bahwa :

Indonesia has Power Distance (PDI) as its highest ranking Hofstede Dimension at 78. The average Power Distance for the greater Asian countries is 71. Artinya, ketidakseimbangan kekuasaan dan kesejahteraan dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam kehidupan bermasyarakat, itu bukan berarti menjadi masalah namun cukup diterima di masyarakat sebagai bagian dari mereka dan cultural heritage. Snouck Hurgronye6 pernah melakukan pendekatan ini di Aceh.


The second highest Hofstede ranking for Indonesia is Uncertainty Avoidance (UAI) at 48, compared to the greater Asian average of 58 and a world average of 64. Semakin tinggi nilai UAI maka semakin rendah toleransi masyarakat. Jadi, masyarakat Indonesia dibanding rata-rata bangsa Asia dan dunia lebih toleran.

Indonesia has one of the lowest world rankings for Individualism (IDV) with a 14, compared to the greater Asian rank of 23, and world rank of 43. Angka tersebut menjelaskan Gambaran mengenai bangsa Indonesia yang lebih Kolektivistik bila dibanding Individualistik. Ini menjelaskan mengapa paham integralistik Soepomo yang dipilih. Jadi, Hofstede menandai budaya bangsa Indonesia sangat toleran dan sangat kolektivisttik serta menghendaki semangat kebersamaan. 

General Characteristics dan Significant Values pada High Context Macrosystem dalam model sistem ekologi perkembangan anak dan orang dewasa Uri Bronfenbrenner7 menjelaskan bagaimana ke dua parameter tersebut menjadi unsur dominan dalam budaya collective, toleransi, dan mudah menerima budaya asing.

Hall

Juga pendapat Clifford Geertz8 dan Robert A. Hahn9, yang membahas Socio Democracy Soekarno yang dikatakan bukan sebagai demokrasi ala barat namun mutual adjustment, join bearing of burden, voluntarism dan the Spirit of “Gotong Royong” sebagai cultural value, semakin menjelaskan hubungan antara budaya toleran dan kolektivitistik Hofstede dengan penilaian Clifford Geertz dan Robert A. Hahn mengenai nilai Gotong Royomg dalam Pancasila sebagai filosofi bangsa. Tampak pengaruh Plato disana.

Namun demikian, realita saat ini, apalagi setelah reformasi, muncul gejala-gejala individualistik yang semakin meningkat, hedonisme yang semakin meningkat, jurang kaya dan miskin semakin meningkat, kekerassan semakin meningkat, koruipsi semakin mewabah, penyelahgunaan wewenang pejabat negara semakin mewabah, usaha rakyat kecil yang semakin susah, dimana itu semua memunculkan kegelisahan masyarakat yang tercermin pada berita di media, tayangan dan dialog interaktif TV, seminar-seminar dan diskusi, serta bahan pembicaraan umu. Artinya, berbagai fakta tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat mengkalibrasi realita dengan harapan dan standard kehidupan yang sudah pernah dijalani sebelumnya.

  1. SOCIAL RECONSTRUCTIONISM

    Theodore Burghard Hurt Brameld10 (1904-1987) adalah pendidik dan filsuf pendidikan Amerika yang menemukan Social Reconstructionism. Brameld menyadari perubahan dan dinamika sosial masyarakat akan menimbulkan ketidakberdayaan manusia, maka Sekolah dipandang sebagai lembaga sosial untuk melakukan perubahan sosial. Goerge Counts, mahasiswa John Dewey juga kontributor terhadap Social Reconstructionism. Counts berpendapat bahwa guru akan membantu siswa untuk menemukan masa depannya dan kurikulum serta bahan-bahan instruksional akan berpusat pada pengidentifikasian masalah-masqalah sosial.

Social Reconstructionism yang berhulu ke filsafat Pragmatism mempunyai goal untuk merekonstruksi masyarakat. Kurikulumnya adalah social sciences yang digunakan sebagai alat-alat yang rekonstruktif sifatnya. Lebih lanjut di  Social Reconstructionism Dalam Pendidikan

__________________

2Proceeding Production and Operations Management Annual Conference, The New Paradigm in Operations Management and The New Paradigm in Teaching Operations Management, Indianapolis USA, Spring 1996.

3The New Oxford American Dictionary, Nation, Second Edn., Erin McKean (editor), 2051 pages, May 2005, Oxford University Press, ISBN 0-19-517077-6.

4Geert Hofstede, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, 2nd ed., Sage Pub., 2001

5Geert Hofstede, Geert Hofstede Analysis Indonesia, on line 12/18/10, http://www.cyborlink.com/besite/indonesia.htm

6 Wikipedia, Christiaan Snouck Hurgronje, on line 12/18/10, http://id.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Snouck_Hurgronje

7Bronfenbrenner Uri, the Ecology of Human Development, Harvard University Press 1979.

8Geertz, Clifford. Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective, pp. 167-234 in Geertz Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, NY: Basic Books. 1983.

9Hahn, Robert A. Anthropology in Public Health: Bridging Differences in Culture and Society Oxford, UK: Oxford University Press. 1999.

10Brameld, T., Toward a Reconstructed Philosophy of Education. New York 19: Dryden Press. Inc., 1956.