TIRTOID-OeroegSekolahdiZamanBelanda2

POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL DIDJAMAN V.O.C. DAN HINDIA BELANDA

5Pada djaman beralihnja Vv.O.C. (Vereenigde Oost Indische Compagnie) mendjadi pemerintah ,Hindia Belanda”, maka sebenarnja sekali-kali tidak ada perubahan sikap dan
tindakan terhadap segala urusan tanah-air kita. Pada hakekatnja pemerintah H.B. mcrupakan konsoliasi dari segala apa jang tadinja dilakukan oleh V.O.C. tersebut. Baru
sesudah nampak adanja kebangunan nasional pada permulaan abad ke -XX, bersamaan waktu dengan mulai tumbuhnja aliran ,,kolonial modern’, jang disebut ,ethische koers” atau ,ethische politiek” di Nederland, barulah nampak adanja perubahan dalam sikap pemerintah kolonial. Sajang hanja beberapa hal; antara lain jang bertali dengan
pendidikan dan pengadjaran bagi rakjat, hal mana kini akan mengenai
kami djelaskan lebih landjut.

Seperti diketahui maka dalam djaman OL.C. (Oost Indische Compagnie) bangsa Belanda menganggap tanah-air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mentjahari dan mendapat keuntungan materiil jang sebeear-besarnja itulah maksud dan tudjuan dari pada segala usahanja dalam segala lapangan. Tidak lebih dan tidak kurang. Pendidikan dan pengadjaran diserahkan sama sekali kepada para pendeta Kristen. Kemudian ada instruksi. jang menegaskan, bahwa kepada fihak rakjat hendaknja diberi pengadjaran membatja, menulis dan berhitung, akan tetapi hanja seperlunja sadja dan melulu untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanja. Djadi semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannja sendiri.

Pada djaman Napoleon Bonaparte djatuh kekuasaannja, dan pemerintah Nederland dibentuk kembali (tahun 1816), maka dinegeri kita Indonesia oleh pemerintah H.B. diadakan bebrapa perubahan. Diantaranja pada tahun 1818 diadakan peraturan pemerintah pokok, sematjam ,,undang-undang dasar” ( jang disebut ,,Regeeringsreglement”, singkatan dari ,Reglement op het beleid van de Regeering van Nederlands Indie”). Dalam R.R. 1818 itu mulai disebut-sebut tentang pemeliharaan pengadjaran, akan tetapi tidak pernah dilakukan. Pada tahun 1936 R.R. dirubah dan dalam R.R. 1836 tadi sama sekali tidak disebut-sebut lagi tentang pengadjaran. Baru dalam R.R. 1854 terdapat pasal-pasal jang mengenai pendidikan dan pengadjaran. Diantaranja ditjantumkan pasal 125 jang berbunji: ,Het openbaar onderwijs vormt
een voorwerp, van aanhoudende zorg van den gouverneurgeneraal” (Pengadjaran negeri adalah hal jang senantiasa mendjadi perhatian gobnordjenderal ). Ketetapan ini sungguh baik, akan tetapi pasal-pasal berikutnja membuktikan djiwa kolonialnja pemerintah H.B. Pasal 126 misalnja menetapkan, bahwa pemberian pengadjaran kepada anak-anak bangsa Eropa dibolehkan setjara bebas (Het onderwijs aan Europeanen is vri). Pasal 127 berbunji selengkapnja: .Voldoend openbaar lager onderwijs moet worden gegeven overal, waar de behoefte der Europese bevolking dit vordert en de on heden het toelaten”, jang artinja ialah sedapat-dapat harus ada pemberian mentjukupi kebutuhan penduduk bangsa Eropa.

Teranglah disitu maksudnja: djangan sampai ada anak-anak bangsa Eropa tidak dapat pengadjaran. Bagaimanakah sikap pemerintah HB terhadap anak-anak Indonesia? Pasal 128 dalam soal itu menjebutkan: Degouverneur-generaal zorgt voor de oprichting van scholentendienste van de Inlandse bevolking”, dan ini berarti untuk rakjat gobnor-djenderal diserahi untuk mendirikan sekolah-sekolah. Lain tidak; lebih dari pada mendirikan pun tidak. Tak ada disebut-sebut disitu tentang keharusan, tentang kebutuhan, tentang perlunja ada usaha jang mentjukupi dan lain-lain sebagainja.

Pada waktu itu ada beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten”, tetapi hanja untuk mendidik tjalon-tjalon pegawai. Kemudian lahir , Reglement voor hetInlands onderwijs”; lalu didirikan sekolah guru di Sala jang kemudian pindah ke Magelang, lalu ke Bandung (1866). Dengan berangsur-angsur dapat didirikan sekolah bumiputera”, jang hanja mempunjai 3 kelas, sedang gurunja seorang dari Kweekschool, dan lain-lainnja
(pembantu) berasal dari ,.sekolah-bumiputera” itu djuga, sesudah mendapat didikan tambahan.

Maksud dan tudjuan dari segala usaha itu, tetap untuk mendidik tjalon-tjalon pegawai negeri dan pembantu-pembantu perusahaan perusahaan kepunjaan Belanda.
maksud dan tudjuan tersebut tidak berubah, ketika pemerintah memberi kelongaran kepada anak-anak Indonesia, untuk memasuki ,,Europeesche Lagere School”, karena jang
dibolehkan ialah hanja tjalon-tjalon murid ,Dokter Djawa”, murid ,Hoofdenschool” dan ,,Kweekschool”. Suatu bukti, bahwa pemerintah Belanda semata-mata mementingkan
pendidikan tjalon-tjalon pegawai negeri, ialah adanja udjian, jang sangat digemari oleh anak-anak bumiputera, jang disebut ,,Kleinambtenaarsexamen”

Sumber : Majelis Luhur Taman Siswa, Kenang-kenangan Promosi Doctor Honoris Causa Ki Hadajar Dewantara, Cetakan ke dua, 1964

Leave a Reply