cartoon2

RENCANA PENDIDIKAN MEMBUTUHKAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL YANG JELAS SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL UNTUK MEMBANGUN BANGSA

I. LATAR BELAKANG

Realita sosial kemasyarakat menunjukkan kecenderungan perilaku sosial negatif yang semakin membiak, seperti korupsi, perilaku destgruktif, penyalahgunaan kekuasaan, kemunafikan, kerusakan lingkungan, dan perilaku sosial yang negatif lainnya. Disamping itu, kemudian muncul berbagai program pemerintah seperti CBSA, SSN, RSBI/SBI, ISO, Sekolah Gratis (iklannya), Sekolah Rintisan Berkarakter Bangsa dan Budaya yang seakan sebagai problem solver.
Bagaimanapun juga, karena filsafat ilmu pendidikan secara umum adalah mengembangkan subjek didik dan satuan sosial pendidikan normatif lebih baik maka pendidikan sebagai estafet transformasi peradaban antar generasi digugat. Disamping itu, semakin kebijakan itu membuat bingung dan resah masyarakat disamping sulitnya mencari sekolah dan mahalnya biaya sekolah seperti ditunjukkan oleh penelitian World Bank 2006.

CostDistrict Expenditures

Di sisi yang lain, Pendidikan adalah sebuah subsistem dari sebuah sistem pembangunan bangsa bersama sistem yang lain seperti sistem ekonomi dan sistem politik. Meskipun kedua sistem tersebut juga tidak boleh keluar dari koridor political philosophy NKRI, namun dalam prakteknya penyimpangan selama 65 tahun sejarah bangsa ini setelah merdeka 1945 menunjukkan bahwa penyimpangan itu tetap saja terjadi.

Meskipun Pendidikan untuk membebaskan individu, namun pendidikan ibarat pedang bermata dua , pendidikan juga bisa digunakan untuk kepentingan penguasa. Pergantian rezim Soekarno ke Soeharto adalah sebuah artefak pedang bermata dua ini, yaitu bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat kekuasaan. Tumpes kelor terhadap sejarah masa lalu adalah sebuah keputusan yang membabi-buta dan mengabaikan hakekat sejarah sebagai untaian peradaban dimana antar generasi belajar. Ibarat proses perencanan untuk masa yang akan datang tanpa data masa lalu.

Oleh karena itu, Visi dan Rencana Strategis Pendidikan dan Pelatihan Nasional Berorientasi Masa Depan untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik sungguh sangat dibutuhkan agar perubahan itu bisa disikapi secara terencana dan bukan secara reaktif, meskipun memakai perisai UU karena UU juga mengantisipasi keadaan yang akan datang.

II. TINJAUAN HISTORIS, IDEOLOGIS, DAN TEORITIS

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sangat panjang dan dimulai dari kemunculan etnis-etnis bangsa yang dimulai dari imigrasi etnis-etnis bangsa berasal dari Yunan dan kemudian menyebar di seluruh wilayah Nusantara. Proses sinkretis dan sibiosis membentuk bangsa ini dengan segala keragamannya dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Akhirnya, perkembangan peradaban itu menjadi sebuah keunikan dari berbagai etnis yang hidup dan berkembang di Nusantara.

Filosofi, Ideologi, PolitikKeunikan itu akhirnya bermuara ke pernyataan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya dan menjadi Political Philosophy NKRI.

Dari perspektif manajerial, Political Philosophy tersebut menjadi Visi yang mengarahkan gerak, misi, strategi, aturan, dan kebijakan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum5 sehingga menjadi sinar yang mengarahkan pemerintah hasil pemilu untuk mewujudkan.

Sebelum UU Pendidikan keluar, yaitu setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, rumusan tujuan pendidikan menurut Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dengan penulis Soegarda Poerbakawatja adalah:

“Mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk warga negara dan masyarakat.”

Pengertian “warga yang sejati” itu kemudian dijabarkan sifat-sifatnya dalam pedoman bagi guru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian PP dan K pada tahun 1946, yaitu:

1. Berbakti kepada Tuhan YME.
2. Cinta kepada alam.
3. Cinta kepada negara.
4. Cinta dan hormat kepada ibu-bapak.
5. Cinta kepada bangsa dan kebudayaan.
6. Keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuannya.
7. Memiliki kesadaran sebagai bagian integral dari keluarga dan masyarakat.
8. Patuh pada peraturan dan ketertiban.
9. Mengembangkan kepercayaan diri dan sikap saling hormati atas dasar keadilan.
10. Rajin bekerja, kompeten dan jujur baik dalam pikiran maupun tindakan.

Formulasi cita-cita ini menunjukkan bahwa pendidikan ketika itu lebih menekankan pada aspek penanaman semangat patriotisme.

Setelah kemerdekaan, dokumen mengenai bagaimana Political Philosophy itu dijabarkan untuk mengelola pendidikan Indonesia tertuang dalam UU , mulai UU No. 4 Tahun 1950 Republik Indonesia Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, dan disahkan oleh DPRS.R.I., berlaku untuk seluruh tanah air, tanggal 17-1-1954. Tujuan itu
berbunyi:

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” (Bab II, Pasal 3)

“Pendidikan dan pengajaran berdasarkan azas-azas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan bangsa Indonesia. (Bab II, Pasal 4)”

Hingga UU No 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab II,

Pasal 2,
“Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Pasal 3,
“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”.

Pasal 4,
“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dan terakhir menurut UU No 20 Tahun 2003, Bab II
Pasal 2,
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 .
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4 ,
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan,

Dari ketiga UU mengenai pendidikan sejak NKRI diproklamasikan, yang secara jelas memuat tujuan pendidikan hanya UU No 4 Tahun 1950 pasal 3, yaitu “membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”; dan UU No 2 tahun 1989 pasal 4, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Karena obyek material dan formal Filsafat Ilmu Pendidikan adalah individu dan unit satuan sosial, sedang substansinya adalah menjadi lebih baik, maka mudah sekali dipahami bahwa tujuan pendidikan NKRI adalah untuk mengembangkan bangsa Indonesia “lebih susila dan lebih cakap dan warga Negara yang lebih demokratis serta lebih bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”; menurut UU No 4 tahun 1950 pasal 3; atau “lebih mencerdaskan kehidupan bangsa dan lebih mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang lebih beriman dan lebih bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lebih berbudi pekerti luhur, lebih memiliki pengetahuan dan keterampilan, lebih sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang lebih mantap dan lebih mandiri serta rasa lebih bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”, menurut UU No 2 Tahun 1989 pasal 4.

Maka, Tujuan Pendidikan adalah radar bagi Perencanaan Pendidikan Jangka Panjang yang akan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang telah dihadapi pada periode sebelumnya dan kemudian memformulasikan rencana proyeksi solusi yaitu bangsa Indonesia yang lebih baik dan akan menjadi dasar bagi manajemen untuk bertindak.

Karena ada tiga peristiwa politik yang membawa perubahan mendasar pada model perencanaan dan tujuan pendidikan, maka pembahasan membagi time frame menjadi tiga yaitu masa rezim Soekarno, masa Rezim Soeharto, dan Pasca Reformasi. Pada masing-masing segment time frame tersebut ada tiga macam UU Pendidikan yang bisa memberi gambaran mengenai bagaiamana Perencanaan Pendidikan berhulu, yaitu UU No 4 Tahun 1950 masa Soekarno, UU No 2 Tahun 1989, dan UU No 20 tahun 2003 Pasca Reformasi. Ketiga UU bisa memberi gambaran betapa Pendidikan sebagai sebuah sub sistem tidak lepas dari sub sitem yang lain.

Setiap UU Pendidikan yang baru selalu ada aturan yang membatalkan UU Pendidikan yang lama. Maka, UU No 4 tahun 1954 dinyatakan tidak berlaku oleh UU No 2 Tahun 1989, demikian pula dengan UU No 20 Tahun 2003 yang membatalkan UU No 2 Tahun 1989. Padahal UU Sisdiknas No 20 2003 tidak memuat tujuan dan hanya memuat fungsi pendidikan nasional. Maka, Daoed Jusuf mengkritik keras atas tidak tercantumnya tujuan Pendidikan di UU Sisdiknas karena telah melupakan Trinitas Revolusioner Indonesia, yaitu Bangsa – Pancasila – Negara Bangsa6.

Dengan kondisi seperti ini sebenarnya perencanaan pendidikan tidak lagi mempunyai pegangan yang bisa menjadi dasar pembenaran mengenai tujuan yang hendak dicapai. Ini berbeda dengan dua UU sebelumnya yang telah dibatalkan.

MANAJEMEN ADALAH PROSES

Manajemen adalah proses untuk mengelola sumber-sumber organisasi yang dimulai dari Perencanaan, yaitu proses untuk menetapkan tujuan serta sasaran-sasaran yang hendak yang hendak dicapai dan memformulasiikan cara untuk mencapai tujuan serta sasaran-sasaran tersebut dengan menggunakan metoda, logika, ilmu pengetahuan dan data, sebelum kegiatan dilakukan.

NKRIPerencanaan kemudian akan menjadi pedoman bertindak bagi organisasi dan sekaligus sebagai alat kendali selama proses untuk menilai apakah proses telah berjalan sesuai dengan rencana sehingga tindakan-tindakan preventif perlu diambil bila diperlukan Disamping itu, Perencanaan juga menjadi alat manajemen untuk menilai efektifitas dan efisiensi organisasi, yaitu apakah tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai atau tidak serta telah menggunakan sumber-sumber organiassi secara efisien atau tidak. Tanpa perencanaan manajemen sebenarnya tidak memiliki pedoman untuk bertindak. Ibarat berlayar tanpa peta dan kompas. Artinya proses manajemen tidak bakal berjalan, atau berjalan tetapi tidak menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Misal, sekonyong-konyong muncul kegiatan yang tidak jelas alasannya.

Sebuah organisasi, apapaun bentuknya, adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling terangkai dan berhubungan. Output sebuah sub sistem menjadi input bagi sub sitem yang lain sesuai dengan jaringan dan hirarki organisasi. Maka, koordinasi dan integrasi antar sub sistem itu ditata dan dikelola pertama kali di Perencanaan. Di proses Perencanaan, tujuan ditetapkan dan bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan itu diformulasikan sehingga berbagai masalah yang mungkin timbul dalam hubungan antar sub sitem organisasi bisa dielimasi sebelumnya. Seandainya nanti dalam implementasi muncul masalah maka sifatnya random dan bisa ditangani secara taktis.

StartegyStrategy kemudian dijabarkan menjadi Policy, dan selanjutnya dibedakan antara Recuring Plan dan Non Recuring Plan. Masing-masing membutuhkan dana maka perlu dtuangkan ke dalam anggaran, yaitu perencanaan dalam sistem keuangan yang berbentuk moneter. Input anggaran sebagai misal adalah program-program dan proyek-projek.

Dalam proses manajemen, Perencanaan dimulai dari Perencanaan Stratejik yang sifatnya agregat dan menjabarkan Misi dari pemerintahan untuk periode lima tahun ke depan. Sekali lagi, strategi yang dijabarkan tidak boleh keluar dari Political Philosophy NKRI. Ketika konsep ini diadopsi oleh unit organisasi pemerintah lebih tinggi, tentu beda dalam hal bidang jangkau dan kedalaman masalah-masalah dengan bila konsep ini diadopsi oleh unit dibawahnya. Ini sesuai dengan prinsip hirarki perencanaan. Oleh karena itu, hubungan intra organisasi itu harus diperhitungkan dalam mendefinisikan External Environment dengan Opportunities dan Threats bagi Internal System.

SWOTDi formulasi rencana stratejik, SWOT Analysis sering digunakan untuk memunculkan strategic points yang akan menjadi butir-butir penting manajemen organisasi untuk dilaksanakan agar organisasi menjadi lebih baik. Meskipun kelihatannya sederhana, yaitu plug in O/S ke S/W, namun sifatnya tidak normatif. Logika, metoda, dan analisis kuantitatif dibutuhkan karena strategic points yang berupa goals yang hendak dicapai bersifat verifiable. Kegagalan strategic planner adalah kegagalan untuk menurunkan verifiable goals yang akan menjadi target dan landasan manajemen untuk budget dan control.

 

III. PROFIL RENCANA PENDIDIKAN JANGKA PANJANG DAN ANALISIS

Dalam Perencanaan ada proses evaluasi atau analisis kesenjangan kinerja masa lalu, memformulasi tujuan yang akan datang, dan menetapkan tindakan serta kegiatan untuk meujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintah NKRI mempunyai Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025

A. Periode 2005 – 2010 : Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi
B. Periode 2010 – 2015 : Penguatan Pelayanan
C. Periode 2015 – 2020 : Daya Saing Regional
D. Periode 2020 – 2025 : Daya Saing Internasional

RPJPN tersebut kemudian diurai menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sesuai dengan tahun fiskal politik pemerintah hasil pemilu, yaitu lima tahun. Sebagai contoh berikut RPJPN 2010-2014:

Prioritas Pend

Prioritas Pendidikan 2010-2014

Peningkatan Kualitas SDM
(HDI, GDI, NRR) serta Jati Diri
dan Karakter Bangsa

Bagan alir diatas menjelaskan salah satu prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yaitu Pembangunan Bidang Sosial dan Kehidupan Beragama dengan target untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas SDM menurut parameter HDI, GDI, NRR serta jati diri bangsa, dimana Pendidikan adalah sub-prioritasnya.

Begining and BeyondDari metodolagi ini tampak bahwa Pendidikan memang termarjinalkan dalam konteks pembangunan bangsa seperti tertuang dalam RPJPN 2010-2014, bila tujuan pendidikan sebagai dasar pemikirannya, yaitu untuk membangun Bangsa. Pendidikan mengembangkan Sisi Intellectual, Affective, Physical-Motor.
Melalui Pendidikan Sisi Emotional, Social, Creative, dan Spiritual dikembangkan. Melalui sisi Intellectual, Cognitive dan Language dikembangan. Melalui Physical-motor, baik Gross, Fine, dan Perceptual motor dikembangkan.
Namun, menurut Prioritas Pendidikan 2010-2014 domain pendidikan itu telah direduksi.

Buku I & IIBlue print manajemen pemerintahan SBY-Boediono, yaitu mengenai Misi, Goals, dan Priorities dtuangkan kedalam Buku I, II, dan III yang diperbanyak oleh Kementrian Bappenas.

Pemerintah reformasi pada dasarnya melanjutkan pemerintah Soeharto dimana pertama, makna Education direduksi menjadi makna Schooling karena alasan politik tumpes kelor sehingga artefak kurikulum CBSA atau Matematika Modern, dll muncul. , dan Departemen Kebudayaan dipisahkan dari Depertemen Pendidikan. Ke dua, Departemen Kebudayaan digabung dengan Departemen Pariwisata karena paradigma menjual budaya.

NKRI 1945-2004

Inilah dua masalah mendasar yang diteruskan oleh rezim pasca reformasi sehingga pembangunan pendidikan menjadi bagian dari pembangunann bidang Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama dimana pembangunan Pendidikan melelaui kemediknas memberi kontribusi seperdelapannya untuk membangun HDI, GDI, dan NRR, serta Jati Diri dan Karakter Bangsa. Sempurna sudah eliminasi peran pendidikan untuk membangun bangsa dan itu dimulai dari tumpes kelor rezim Soeharto dan diteruskan oleh euforia kebebasan dan keangkuhan intelektual birokrasi, terutama inteelktual birokrasi pendidikan yang menutup mata atas fenomena bangsa. Jadi, sembilan butir prioritas pendidikan itu menjelaskan bahwa telah terjadi reduksi terhadap makna pendidikan menjadi pengajaran. Gejala reduksi makna pendidikan ini sebenarnya sudah terjadi sejak perubahan rezim Soekarno ke Soeharto yang bukan hanya mereduksi Nation and Character Building menjadi State Building sehingga Pendidikan direduksi menjadi Pengajaran, tetapi juga penggerusan nilai-nilai bangsa yang mestinya menjadi barrier to entry terhadap intervensi budaya global.

HDI, salah satu parameter yang digunakan oleh pemerintah untuk dicapai. Membandingkan parameter pembangunan dengan negara lain sebagai terget tentru saja tidak bisa sembarangan. Unsur apel to apel harus diperhatikan. Setelah memperhatikan dan mempelajarai perbandingan berbagai parameter di Newsweek, Global Forum Index, World Bank, United Nation Development Program, ada dua variabel yang paling mempengaruhi berbagai performance parameter, yaitu Variabel Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Net. Kedua variabel tersebut bsia menjelaskan kedalaman dan luas masalah yang dihadapi oleh sebuah negara dalam pembangunanannya.

HDI BRICIMaka, ke dua variabel tersebut dipilih dari ke-empat sumber data tersebut dan kemudian di short untuk memperoleh 10 negara yang penduduknya paling banyak dan paling luas wilayah net-nya. Dari 10 negara terpilih kemudian dipilih enam negara karena nilai kedua variabel tersebut sangat jauh untuk negara ke enam dengan ke tujuh hingga ke sepuluh. Ke enam negara tersebut adalah Brazil, Rusia, India, China yang etlah tergabung dalam BRIC dan dinilai sebagai negara dengan potensial maju secara ekonomi di abad 21, kemudian Indonesia dan United State of Amerika.

Sebenarnya, diantara BRIC, HDI Indonesia diatas India dan sedikit dibawah China, Brazil , dan Rusia. Namun, kesalahan pendekatan dan pemahaman mungkin hanya akan menjaga slope HDI Indonesia seperti terlihat selama lima tahun terakhir dan akan terproyeksikan selama dekade berikutnya. Pada saat yang sama slope East Asia and The Pasific lebih besar dan slope trend dunia cenderung menurun. Kegaduhan politik dan mis management tampaknya sudah menghadang pembangunan pendidikan sehingga tidak bisa fokus pada masalah besar bangsa seperti kemiskinan yang mempengaruhi pendidikan, lingkungan hidup yang mempengaruhi pendidikan, kekerasan dan kenakalan remaja yang mempengaruhi pendidikan [Mesosystem-Urie B]. Terlebih-lebih, NKRI akan kehilangan fokus untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin bangsa 20 tahun yang akan datang dimulai dari sekarang

Hubungan Antara RPJPN dan RPPJPN

Bagan berikut menjelaskan Prioritas Pendidikan yang amsuk dalam RPJPN Bidang Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama. Tampak Pendidikan adalah subBidang pembangunan yang berkontribusi sebesar seperdelapan untuk membangun HDI, GDI, NRR, serta Jati Diri dan Karakter Bangsa.

RPPJPN 2010-2025
Semangat ini jelas berbeda dengan semangat tujuan pendidikan yang telah dibangun oleh para founding fathers pendidikan yang tercermin pada UU No 4 Tahun 1950. Disamping itu, Tujuan pendidikan tersebut dijabarka menjadi Nine Goals, yaitu :

1. Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata
2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah
3. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
4. Peningkatan profesionalisme dan Pemerataan distribusi guru dan Tenaga kependidikan
5. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formvfal
6. Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini
8. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
9. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional

Sembilan Goals ini mestinya menjadi target depertemen kemendiknas. Namun seperti terlihat pada Renstra Kemendiknas 2010-2014, yaitu:
MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 – 2014 (MISI 5K)

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

seperti terinci sbb:

Buku I
Prioritas 2: Pendidikan
Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai
berikut:

1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;

2. Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari18% di 2009 menjadi 25% di 2014;

3. Metodologi:
Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian
Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar- menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;

4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;

5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match);
I-52

6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

Maka, tempak bahwa sebenarnya hubungan antara generating plan dan generated plan dalam RPJPN 2005-2025 dengan RPPJPN 2005-2025 tidak jelas benar. Secara teoritik, RPJPN mestinya dijabar secara departemental untuk menjadi tujuan dan sekaligus alat manajemen.

IV. KESIMPULAN

Masalah pendidikan ternyata bukan hanya melulu masalah pendidikan. Masalah Politik dalam kasus NKRI ternyata sangat dominan. Mestinya pendidikan NKRI untuk membangun bangsa guna menyiapkan generasi sejati yang akan menjadi modal sposial dan modal kultural bangsa. Sejarah NKRI telah memberi pelajaran bertapa mahalnya harga pendidikan bangsa. Betapa manajemen pendidikan NKRI yang terbentang dari Arab hingga Australia dan dari Australia hingga Filipina dengan aneka keragamannya sungguh tidak mudah. Jawabnnya jelas, yaitu menyiapkan generasi yang mencintai bangsa, negara, dan tanah airnya melalui pendidikan.

National

 VOC Jilid II

 

 

 

V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan
Contents
Halaman 1 dari 1 (17 item)
1. PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 1969 – 1999
1. Perencanaan Menurut Proses/Hirarki Penyusunan
2. Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi
3. Perencanaan Menurut Jangkauan Jangka Waktu
4. Siklus  – 1 file
2. PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2000 – 2004
1. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2004 – 25 file
2. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2003 – 25 file
3. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2002 – 22 file
4. Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS)  – 22 file
1. Download Lengkap Propenas 2000-2004 – 1 file
3. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (REPENAS)
1. Draft Repenas Transisi 2005-2006  – 6 file
4. SIMRENAS
1. Modul Isian Daerah untuk Simrenas  – 2 file
2. Panduan Pemahaman dan Pengisian Data Dasar Perencanaan Pembangunan  – 9 file
3. Laporan Akhir Studi Modul Isian Daerah untuk Simrenas – 4 file
4. Draft Laporan Akhir Studi Modul Isian Daerah untuk Simrenas – 2 file

5. VISI DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (PJP)

1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 – 1 file
2. Tahun 2005-2025 per 7 Januari 2005  – 3 file
3. Tahun 2005-2025 per 25 Februari 2004 – 4 file
4. Tahun 2005-2025 per 20 Desember 2003  – 3 file
5. Tahun 2005-2025 per 29 Oktober 2003  – 4 file
6. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (PJM)

1. Tahun 2005-2009 per 29 Oktober 2003
2. Pelaksanaan PJM 2004
1. Jadwal
2. Kerangka Acuan
3. Pengantar
3. Tahun 2004-2009 per 12 Desember 2004 – 42 file
BUKU RPJMN 2010-2014
04/02/2010
Buku I : Prioritas Nasional
Matriks Buku I
Buku II : Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan
Bab I: Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang
Bab II: Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Bab III: Ekonomi
Bab IV: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Bab V: Bidang Sarana dan Prasarana
Bab VI: Politik
Bab VII: Bidang Pertahanan dan Keamanan
Bab VIII: Hukum Dan Aparatur
Bab IX: Wilayah Dan Tata Ruang
Bab X: Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bab XI: Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional

Matriks Buku II
Matriks Rencana Tindak Perkementerian/Lembaga
Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan : Memperkuat Sinergi Antara Pusat-Daerah dan Antardaerah
Matriks Buku III

Leave a Reply